Pemkot Bogor Mau Bangun Kantor Pemerintahan Baru Rp 300 Miliar, DPRD Pertanyakan Kepentingannya

Uncategorized11 Dilihat

WARTAKOTALIVE.COM, BOGOR – Pemerintah Kota Bogor merencanakan akan membangun kantor pemerintah baru.

Pembangunan kantor baru tersebut di kawasan Katulampa, Bogor Timur. Nilai anggarannya Rp 300 miliar.

Rencana tersebut mendapat tanggapan serius dari Komisi III DPRD Kota Bogor.

Baca juga: Atang Trisnanto Ketua DPRD Kota Bogor Perjuangkan Insentif 1.700 Petugas Kebersihan

Hal itu disampaikan saat Komisi III menggelar rapat kerja dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor, dengan agenda pembahasan capaian kinerja 2023 dan rencana kerja 2024, Jumat (22/3/2024).

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, mempertanyakan urgensi pembangunan kantor pusat pemerintahan baru yang berlokasi di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.

Menurut Zenal, pembangunan yang harus diprioritaskan adalah pembangunan dua unit sekolah di Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Utara.

Baca juga: Bikin Langkah Konkret Cegah Banjir, DPRD Kota Bogor Bahas Raperda Inisiatif Sistem Drainase

Hal ini sesuai dengan rencana kerja yang telah dituangkan didalam APBD Kota Bogor dan RPJMD Kota Bogor.

“Kami melihat tidak ada urgensi dalam hal pembangunan pusat pemerintahan baru ini, seharusnya fokus utama Pemkot Bogor adalah membangun dua unit sekolah baru sesuai dengan RPJMD,” tandas Zenal.

Zenal juga menilai, pembangunan pusat pemerintahan baru ini dapat menjadi beban bagi APBD Kota Bogor.

Baca juga: DPRD Kota Bogor Beri 8 Catatan Penting untuk Pemkot Terkait Raperda Penyertaan Modal

Sebab, mengingat anggaran yang diperlukan cukup besar yaitu mencapai Rp300 miliar, jika mengacu kepada desain awal yang dipaparkan oleh Bapperida Kota Bogor.

Zenal juga mengungkapkan bahwa pembangunan pusat pemerintahan baru tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh kepala daerah berikutnya seperti IKN.

Baca Juga  Marion Jola Dapat Suntikan Semangat dari Kekasih, Semakin Senang Bernyanyi Sambil Menulis Lirik Lagu

Hal ini mengingat tidak ada aturan atau landasan hukum yang mengikat. Sehingga proyek ini berpotensi mangkrak jika tidak dikerjakan dan direncanakan penganggarannya secara hati-hati.

“Ini kan tidak ada landasan hukum yang mengikat untuk dikerjakan oleh kepala daerah yang baru nanti. Sehingga potensi mangkrak sangat tinggi kalau tidak dikerjakan dan direncanakan dengan baik,” tegasnya.

Meski aset sudah diserahterimakan oleh pemerintah pusat ke Pemkot Bogor sejak 2021 silam, Zenal mewanti-wanti pihak Bapperida untuk melakukan pengkajian yang lebih dalam.

Tujuabnnya agar proyek ini tidak hanya menjadi proyek yang buang-buang anggaran.

“Intinya ini harus disiapkan dengan matang. Aset sudah diserahterimakan, tapi perencanaan mulai dari penganggaran, siteplan dan sebagainya. Bapperida dan Pemkot harus bisa melihat skala prioritas di Kota Bogor ini apa,” tandas Zaenal.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *