Deputi KPK Ungkap Dana Bangun Jembatan Rp 2 M tapi Setengahnya untuk Suap, Margin, dan PPN

Uncategorized20 Dilihat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus Koordinator Pelaksana Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan mengungkapkan bahwa pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 2 miliar untuk membangun satu jembatan meskipun sebenarnya cukup Rp 1 miliar.

Sementara setengahnya digunakan untuk suap ke pejabat pemerintah terkait, margin keuntungan kontraktor dan PPN.

Pernyataan Pahala itu diungkapkan ketika mencontohkan praktik korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah, khususnya konstruksi.

“Kalau sudah yang namanya kontraktor sudah hampir enggak ada yang enggak ngasih apa-apa (ke pemerintah terkait),” kata Pahala dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Peluncuran aplikasi e Audit di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Pahala mengaku pernah berdialog dengan asosiasi penyedia jasa konstruksi.

Mereka menyatakan menetapkan margin (selisih antara biaya produksi dan jual) sebesar 15 persen dari nilai kontrak.

Baca juga: Terpidana Korupsi Mardani H Maming Diduga Plesiran ke Surabaya, KPK: Tindak Tegas Beri Efek Jera

Kontraktor menyatakan margin tersebut tidak boleh kurang mengingat pertimbangan bisnis.

Di luar keuntungan pokok 15 persen itu, kata Pahala, ternyata para kontraktor juga kerap harus mengalokasikan nilai 15 persen untuk mengurus suap.

Jika mereka harus mengurus perencanaan dari awal dan mesti hilir mudik ke Jakarta maka mereka harus menetapkan nilai suap 20 persen dari kontrak.

“Jadilah 35 persen (nilai kontrak) sudah habis itu nilai buat hahohaho (suap)-nya,” ujar Pahala.

Di luar itu, kata Pahala mereka juga mengalokasikan pajak atau PPN sebesar 10 persen.

Baca juga: Jubir Prabowo Subianto Terima Ancaman Gara-gara Luruskan Hoaks Korupsi Jet Tempur Mirage

Kemudian, mereka juga harus mengalokasikan fee pencairan anggaran sebesar 5 persen.

Dengan demikian, kata dia, dari nilai kontrak proyek konstruksi, sebanyak 50 persen di antaranya habis untuk keuntungan perusahaan, suap, dan PPN.

Baca Juga  Kesalnya Firli, Gumpalan Busa Setebal Lima Meter di Kali Baru Depok Menutupi Rumahnya

Pahala lantas mencontohkan biaya pembangunan yang sebenarnya hanya membutuhkan Rp 1 miliar membengkak menjadi Rp 2 miliar.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *