Bawaslu Serahkan Kasus Fahira Idris ke Polisi, Diduga Kampanye Pakai Kapal Dishub

Uncategorized32 Dilihat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Seribu telah menyerahkan dugan pelanggaran kampanye yang dilakukan calon senator atau DPD RI Fahira Idris ke pihak polisi.

Bahkan Polres Kepulauan Seribu akan melakukan gelar perkara terhadap Fahira Idris yang merupakan caleg DPD petahana itu pada pekan depan.

“Terkait status sedang dalam proses penerusan untuk ditindaklanjuti oleh Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu),” ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo pada Sabtu (17/2/2024).

Benny mengakui, Bawaslu Kepulauan Seribu telah memberikan laporan ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terkait pemeriksaan yang dilakukannya.

Dia mengamini, Bawaslu Kepulauan Seribu juga telah menyerahkan persoalan ini ke Polres Kepulauan Seribu.

“Dari pihak kepolisian rencana akan melaksanakan gelar perkara pada hari Senin (19/2/2024) di Polres Kepulauan Seribu, Ancol, Jakarta Utara pukul 09.00,” katanya.

Baca juga: Raih Suara Terbanyak Sebagai Caleg DPD Jabar, Komeng: Politik Itu Ternyata Gak Mahal

Benny menjelaskan, kejadian itu terungkap saat Ketua Panwaslu Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Ana Askuri melaksanakan tugas pengawasan kampanye pada Senin (29/1/204).

Saat itu, Ana mengecek surat pemberitahuan kampanye yang ditembuskan kepada Bawaslu DKI Jakarta tertanggal 24 Januari 2024 dengan nomor surat 03ED/SFI/I/2024.

“Dia (Ana) mengecek kegiatan kampanye salah satu Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil DKI Jakarta Nomor Urut 9 yang bernama Fahira Idris di Pulau Payung, Kelurahan Pulau Tidung. Tim Kampanye datang menggunakan Kapal KM Catamaran milik Dinas Perhubungan,” kata Benny mengutip dari laporan hasil pemeriksaan Bawaslu Kepulauan Seribu.

Benny mengatakan, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Seribu, Fahira terungkap meminjam kapal Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk keperluan kampanye, bukan menyerap aspirasi selaku senator Dapil Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga  Jelang Debat Cawapres, Cak Imin, Gibran dan Mahfud Siap Saling Serang, Ini Janji Ekonomi Mereka

Padahal memakai fasilitas negara untuk keperluan kampanye dinyatakan melanggar Pasal 280 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Sedangkan terlapor (Fahira) izin ke Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan atau serap aspirasi, namun pada faktanya terlapor bukan melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan atau serap aspirasi melainkan kegiatan kampanye,” jelas Benny.

Selain Fahira, pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga terindikasi melanggar.

Baca juga: Bawaslu Karawang Terima Keluhan Caleg Rekapitulasi Sirekap, Engkus Kusnadi: Ini Masalah Nasional

Hal ini sebagaimana Pasal 306 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi, ‘Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu, pelaksanaan kampanye dan tim kampanye’.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *