Bappebti Konsisten dengan Rencana Kebijakan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka

Berita163 Dilihat

INFO NASIONAL – Penyusunan rancangan kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) melalui bursa berjangka masih berproses dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Hal ini disampaikan Kepala  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (Bappebti) Didid Noordiatmoko dalam konferensi pers yang digelar Bappebti di Jakarta Kamis 3 Agustus 2023.  Bertindak  sebagai  moderator  Sekretaris  Bappebti Olvy  Andrianita. 

“Bappebti mengedepankan  kehati-hatian  dalam  penyiapan  bursa  berjangka  CPO.  Kami  menjaga agar   kebijakan   dan   ketentuan   yang   tengah   disusun   tidak   bertabrakan,” kata  Didid.

Terkait dengan itu, lanjut dia, pemerintah sudah menyusun tiga rancangan kebijakan  dan  ketentuan   teknis   terkait   bursa berjangka CPO. Pertama, Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2022. Kedua, Rancangan Peraturan Bappebti tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan  Perdagangan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah. Ketiga, Rancangan Peraturan Tata Tertib (PTT) Pasar Fisik CPO.

Didid megatakan manfaat kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka, yaitu   pertama,  terbentuk   harga   acuan   (price   reference)   CPO   yang  transparan, akuntabel,  dan real  time.  Kondisi  saat  ini  perdagangan  CPO  di  Indonesia  masih  mengacu  pada harga   referensi   dari   luar   sehingga   menjadi   tidak   transparan,   tidak real   time,   dan   sering menimbulkan under pricing.

“Perdagangan CPO di Indonesia saat ini masih mengacu pada harga referensi dari bursa Malaysia dan Rotterdam. Padahal, Indonesia merupakan penghasil dan pengekspor  CPO  terbesar  di  dunia dengan  volume  ekspor  CPO  mencapai  3,462  juta  ton  pada  2022.  Walaupun  nilai  ekspor  surplus, potensi penerimaan negara belum maksimal untuk masyarakat Indonesia,” kata Didid.

Manfaat kedua, Harga Patokan  Ekspor  (HPE)  dapat  ditetapkan  dengan  jelas  dan  penerimaan negara  dari  pajak  akan  meningkat.  Manfaat  ketiga,  dapat  mendorong  perbaikan  harga  Tandan Buah   Segar   (TBS)   oleh   Kementerian   Pertanian   dan   menjadikan   harga   acuan   biodiesel   oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral lebih akurat. “Ke depannya diharapkan bursa CPO   dapat memfasilitasi perdagangan CPO lokal sehingga transaksi di bursa akan lebih likuid,” tambah Didid.

Baca Juga  Blanke Duitsers viral video telegram link

Mengenai implementasi UU Anti-Deforestasi dari Uni Eropa, Didid menuturkan, Indonesia dan Malaysia harus bersinergi dan bersama memperjuangkan CPO. “Indonesia dan Malaysia berada di posisi yang sama sebagai produsen terbesar CPO sehingga harus bersama-sama memperjuangkan   CPO. Terkait pembentukan bursa, Bappebti akan belajar dari bursa-bursa komoditas di dunia, termasuk bursa di Malaysia.”

Adapun kemajuan rancangan kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka saat ini rancangan Peraturan Menteri Perdagangan sudah selesai  ditelaah  hukum. “Rancangan Permendag sudah selesai terkait penyusunan Regulatory Impact Assessment  (RIA) dan  sudah  ditelaah  Biro  Hukum Kemendag. Segera setelah ini, akan dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Perdagangan menggelar rapat lagi terkait rancangan ini dengan instansi terkait pada 4 Agustus 2023,” ujar Didid.

SRG Difokuskan Juga untuk Ekspor Selain untuk menjamin ketersediaan pasokan komoditas,  khususnya  bahan  pangan dalam  negeri, pengembangan SRG juga fokus pada sektor hilir yaitu berorientasi ekspor.

SRG  adalah  sistem  penyimpanan  komoditas  di  gudang  SRG  yang  membantu  petani  dan  pelaku usaha  dalam  melakukan  tunda  jual  saat  harga  turun  dan  memperoleh  alternatif  pembiayaan dengan  resi  gudang  yang  diterbitkan  sebagai  agunan  di  bank.  Selain  itu,  dalam  SRG  barang  yang disimpan di gudang akan terjaga standar mutunya.

Melalui  SRG  akan  terpantau  ketersediaan  dan  sebaran  komoditas  khususnya  bahan  pangan  yang disimpan   di   gudang   SRG.   Hal   ini   dapat   membantu   pemerintah   mengambil   kebijakan   yang diperlukan, seperti distribusi dari daerah surplus ke daerah minus.Saat  ini,  nilai  resi  gudang  yang  diterbitkan  tercatat  Rp338,18  miliar  dengan  pembiayaan  sebesar Rp160,04 miliar periode Januari–Juli 2023.

Kemendag   saat   ini   mengatur   22   jenis   komoditas   dalam   penyelenggaraan   SRG   berdasarkan Permendag Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi  Gudang.  Komoditas  SRG  tersebut  meliputi  gabah,  beras,  jagung,  kopi,  kakao,  lada,  karet, rumput  laut,  rotan,  garam,  gambir,  teh,  kopra,  timah,  bawang  merah,  ikan,  pala,  ayam  karkas beku, gula kristal putih, kedelai, tembakau, dan kayu manis.

Baca Juga  PKS Soroti Polusi Udara yang Makin Kacau di Ibu Kota: Teguran Keras Buat Kita



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *